Tim hukum dari RP Clan & Associates mengungkap bahwa penyelidikan yang mereka lakukan tidak hanya berfokus pada kerugian korban, tetapi juga pada pola pergerakan uang yang dinilai tidak wajar.
Pola Arisan atau Skema Ponzi Terselubung?
Dari keterangan para korban dan hasil penelusuran awal, terdapat indikasi bahwa praktik arisan ini tidak berjalan sebagaimana mekanisme normal, melainkan:
- Menggunakan dana peserta baru untuk membayar peserta lama
- Menjanjikan keuntungan atau giliran yang tidak proporsional
- Mengandalkan kepercayaan sosial (komunitas ibu rumah tangga) sebagai basis rekrutmen
Pola ini mengarah pada dugaan skema ponzi terselubung, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai penipuan sistematis.
Jejak Aliran Dana: Dari Setoran hingga Dugaan Penyembunyian Aset
Kuasa hukum, Rovan Panderwais Hulima, menegaskan bahwa pihaknya telah mulai memetakan aliran dana (money trail) yang diduga melibatkan:
1. Distribusi Dana Tidak Transparan
- Dana arisan tidak dikelola dalam satu rekening terpusat
- Dugaan penggunaan rekening pihak lain (nominee)
2. Pengalihan Aset
- Pembelian atau renovasi aset (rumah, barang bernilai)
- Dugaan pengalihan kepemilikan ke nama keluarga atau pihak ketiga
3. Layering (Penyamaran Transaksi)
- Perputaran dana melalui beberapa pihak untuk mengaburkan asal-usul
- Indikasi penghilangan jejak transaksi keuangan
“Kami sudah mengantongi data aliran dana, termasuk aset yang diduga sengaja disembunyikan. Ini bukan lagi sekadar wanprestasi, tetapi mengarah pada konstruksi pidana,” tegas Rovan.
Dugaan Keterlibatan Jaringan
Temuan tim hukum juga membuka kemungkinan adanya:
- Peran pihak lain sebagai koordinator lapangan atau pengumpul dana
- Jaringan rekrutmen berbasis komunitas
- Distribusi informasi yang terstruktur untuk menarik korban baru
Jika terbukti, maka perkara ini berpotensi berkembang menjadi tindak pidana bersama (penyertaan) sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 55 KUHP (Turut serta melakukan tindak pidana)
- Pasal 56 KUHP (Membantu melakukan kejahatan)
Konstruksi Hukum: Lebih dari Sekadar Penipuan
Kasus ini berpotensi dikenakan pasal berlapis:
Pidana Utama
- Pasal 378 KUHP (Penipuan)
- Pasal 372 KUHP (Penggelapan)
Pidana Lanjutan (Jika Terbukti)
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- Penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta
- Pengalihan aset untuk menghindari tanggung jawab hukum
Perdata
- Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum)
- Gugatan ganti rugi + sita jaminan aset
Strategi Hukum: Asset Recovery sebagai Fokus Utama
Berbeda dengan pendekatan pidana murni, tim hukum menegaskan bahwa mereka mengedepankan:
Asset Tracing & Asset Recovery
Langkah yang ditempuh meliputi:
- Penelusuran aset tersembunyi
- Permohonan sita jaminan
- Pembuktian kepemilikan tidak sah
- Potensi pembatalan transaksi fiktif
“Penjara bukan satu-satunya tujuan. Yang utama adalah bagaimana uang korban kembali,” tegas tim hukum.
Sinyal Kuat: Kasus Berpotensi Melebar
Dengan jumlah korban yang disebut mencapai ratusan orang, serta indikasi:
- Aliran dana lintas rekening
- Dugaan keterlibatan pihak lain
- Potensi aset bernilai besar
Kasus ini berpotensi berkembang menjadi:
Kasus Besar (High Profile Financial Fraud) di tingkat daerah
Fenomena arisan bodong di daerah menunjukkan pola berulang:
- Berbasis kedekatan sosial
- Minim literasi keuangan
- Tidak ada pengawasan legal
Namun dalam kasus ini, yang membedakan adalah indikasi kuat adanya rekayasa aliran dana dan kemungkinan jaringan, yang membawa perkara ini ke level lebih serius dalam perspektif hukum pidana ekonomi.
