, Gorontalo Utara – Salah seorang simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu-Nurjanah Yusuf, menarik perhatian publik setelah menggugah konten di media sosial dengan caption “Orator Paket Bercahaya.” Dalam konten tersebut, akun milik Thamrin Monoarfa, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), ditandai. Hal ini memicu sejumlah pertanyaan mengenai keterlibatan ASN dalam politik menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang.
Menanggapi situasi ini, Thamrin Monoarfa memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam tim pemenangan atau kampanye untuk pasangan calon mana pun. “Saya masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu salah menandai, itu salah tulis,” ujar Thamrin saat dihubungi melalui telepon.
Klarifikasi ini penting mengingat netralitas ASN merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. ASN diharapkan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Hal ini juga sejalan dengan peraturan yang mengatur tentang netralitas ASN, yang menegaskan bahwa pegawai negeri harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum.
Unggahan tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan netizen. Beberapa menyayangkan tindakan penandaan tersebut, mengingat pentingnya menjaga jarak antara ASN dan aktivitas politik. Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa ini merupakan dinamika yang wajar dalam konteks pemilihan yang semakin mendekat.
Dengan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah, diharapkan semua pihak, termasuk ASN, dapat menjaga sikap profesional dan netral untuk mendukung terciptanya pemilihan yang adil dan demokratis. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Klarifikasi Thamrin diharapkan dapat meredakan spekulasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi ASN dalam konteks pemilihan. Masyarakat diimbau untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan posisi pejabat publik dalam konteks politik. (NW)
