Gorontalo Utara, 21 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara merespons kritik terhadap serial video “Bupati Melapor” dengan menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar ajang pencitraan, melainkan representasi dari sebuah transformasi komunikasi pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman digital.
Hal ini disampaikan oleh Abdul Azis Deny Latif, pemerhati pemerintahan dan tim pemenangan, menanggapi sorotan dari mantan ajudan Bupati sekaligus pengamat kebijakan publik, Mohamad Safitra Rahim (MSR). Dalam kritiknya, MSR menilai konten video yang rutin diunggah oleh Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, sebagai tayangan yang “lebih menonjolkan gaya daripada substansi.”
“Kami menghormati kritik tersebut. Itu pertanda bahwa ruang demokrasi di Gorontalo Utara hidup dan sehat. Namun, penting juga untuk melihat secara utuh bahwa ‘Bupati Melapor’ adalah inovasi dalam menyampaikan proses kerja dan tantangan pemerintahan secara langsung kepada masyarakat,” ujar Abdul Azis, Senin (21/07/2025).
Abdul Azis meluruskan bahwa konten yang diangkat dalam serial tersebut merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas, bukan sekadar gaya komunikasi. Dalam setiap episode, Bupati Thariq membuka ruang publik untuk melihat secara langsung dinamika pemerintahan, mulai dari proses kebijakan, kendala birokrasi, hingga langkah-langkah solusi.
“Di era digital, masyarakat tidak cukup hanya diberi laporan akhir. Mereka ingin tahu bagaimana prosesnya, tantangannya, dan arah kebijakan yang sedang ditempuh. ‘Bupati Melapor’ menjawab kebutuhan itu,” jelasnya.
Ia juga merespons pernyataan MSR soal “baru duduk di kursi bupati setelah 26 hari,” yang dianggap berlebihan. Menurut Abdul Azis, itu adalah bentuk kejujuran administratif yang jarang dibuka ke publik—bukan untuk mengeluh, melainkan memberi gambaran nyata tentang hambatan birokrasi yang harus dibenahi.
Lebih jauh, Abdul Azis menekankan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Thariq tidak hanya fokus membangun narasi di media sosial, tetapi juga gencar mengeksekusi program-program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti:
- Distribusi bantuan sosial untuk keluarga miskin melalui Dinas Sosial,
- Pengawasan ketat terhadap tambang ilegal dengan dukungan aparat hukum,
- Pemantauan wilayah pesisir untuk mencegah destructive fishing,
- Penguatan layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.
“Semua kerja nyata ini dilaporkan terbuka, baik melalui video, media massa, hingga forum-forum resmi. Jadi publik bisa menilai secara utuh, bukan dari potongan persepsi semata,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa dikotomi antara gaya dan substansi dalam pemerintahan sudah tidak relevan. Justru di era keterbukaan saat ini, keduanya harus berjalan beriringan.
“Bicara gaya bukan berarti hampa substansi. Kami tidak sedang mencari panggung, tapi berusaha membangun jembatan komunikasi antara pemimpin dan rakyat dengan cara yang sederhana dan mudah dicerna,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Gorontalo Utara tetap terbuka terhadap kritik apa pun. Namun Abdul Azis berharap, kritik juga hadir dengan perspektif yang utuh, memahami tantangan birokrasi yang kompleks dan berbagai capaian yang sedang diusahakan.
“Kritik itu penting, tapi juga harus adil. Jangan sampai inovasi komunikasi disalahartikan hanya karena bentuknya berbeda. Kami tidak akan berhenti berinovasi hanya karena takut disalahpahami,” pungkasnya.
Dengan semangat transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memastikan bahwa setiap bentuk komunikasi publik—termasuk lewat serial “Bupati Melapor”—memiliki tujuan edukatif, inspiratif, dan mencerminkan kerja nyata demi kepentingan masyarakat luas. (BYP)
