Pohuwato – Sebagai respons atas ancaman serius terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, S.I.K., M.H. memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait rencana penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato. Rapat strategis ini berlangsung di Ruang Tribrata Polres Pohuwato, Jumat (2/1/2026), dan menjadi titik awal penyamaan persepsi lintas lembaga.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pohuwato H. Saipul A. Mbuinga, S.H., Dandim 1313 Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, S.Sos., Ketua DPRD Pohuwato H. Beni Nento, S.E.I., Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, serta unsur Forkopimda, OPD teknis, dan jajaran Polres Pohuwato. Kehadiran lengkap pimpinan daerah ini menegaskan bahwa persoalan PETI bukan isu sektoral, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan langkah terpadu.
Dalam arahannya, Kapolres Pohuwato menegaskan bahwa penertiban PETI akan dilakukan secara terukur, humanis, dan kolaboratif, dengan mengedepankan komunikasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, negara hadir bukan semata untuk menindak, tetapi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terus membesar akibat aktivitas pertambangan ilegal.
“PETI sudah menimbulkan dampak serius, mulai dari banjir karena sedimentasi sungai, pencemaran air, rusaknya lahan pertanian, hingga meningkatnya risiko kecelakaan dan penyakit. Ini bukan lagi soal hukum semata, tapi soal keselamatan dan masa depan Pohuwato,” tegas AKBP Busroni.
Ia menambahkan, jika kondisi tersebut dibiarkan, maka kerusakan lingkungan akan menjadi warisan pahit bagi generasi mendatang. Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan keberanian mengambil langkah bersama untuk menyelamatkan alam dan masyarakat Pohuwato.
Sementara itu, Bupati Pohuwato menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polres Pohuwato dan Forkopimda. Ia menilai penertiban PETI sebagai kebutuhan mendesak, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir dan kerusakan lingkungan.
“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung penuh upaya ini demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Bupati.
Kesepakatan senada juga disampaikan oleh unsur TNI, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta instansi teknis lainnya. Seluruh pihak sepakat bahwa penertiban PETI harus dilakukan secara bertahap, komunikatif, dan berbasis dialog agar tidak memicu konflik sosial, sekaligus membuka ruang solusi yang berkeadilan bagi masyarakat.
Rapat koordinasi Forkopimda ini menjadi penanda kuat bahwa negara hadir secara utuh di Pohuwato. Dengan sinergi lintas sektor dan pendekatan kemanusiaan, penertiban PETI diharapkan berjalan aman, tertib, dan menjadi langkah nyata menyelamatkan keselamatan warga serta kelestarian lingkungan daerah. (TBN)
