Gorontalo Utara – Di wajahnya yang legam oleh debu jalan dan panas mesin, terpancar kelelahan yang tak sekadar fisik. IP, seorang sopir pengangkut kayu Jabon yang bekerja untuk PT BAM, menuturkan kisah getirnya dengan suara parau — bukan karena sakit, tapi karena terlalu lama memendam kecewa.
“Kami ini manusia, bukan mesin,” ucapnya lirih, menatap kosong ke arah truk tua yang kini terparkir di tepi jalan Kwandang, Selasa (11/11/2025).
Bagi IP, setiap hari adalah pertarungan antara perut dan keselamatan. Dari kebun di Tolango menuju pabrik di Monano, ia harus menembus medan berat: jalan berlumpur, tanjakan tajam, dan risiko terguling di tikungan sempit hutan. Semua itu ia hadapi demi Rp6.500 per rit. “Kalau muatannya 6,5 ton, ya cuma segitu. Sehari paling dua kali jalan, kalau beruntung,” ujarnya.
Upah itu jauh dari layak. Ditambah gaji pokok yang hanya Rp2 juta dengan uang makan Rp500 ribu per bulan — jumlah yang bahkan tak mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3,2 juta. “Jelas di bawah standar, tapi kami takut bersuara. Takut dipecat,” katanya pelan.
Keluhan IP bukan cerita tunggal. Banyak sopir lainnya mengalami nasib serupa. Mereka tetap bekerja di bawah tekanan, dengan truk yang harus selalu siap menembus jalur berbahaya, sementara perusahaan disebut seolah menutup mata terhadap kondisi lapangan.
“Medannya berat sekali. Kadang ban selip di lumpur, kadang truk nyaris terguling. Tapi kalau kami berhenti, muatan terlambat, kami disalahkan,” IP menambahkan. “Tidak ada perhatian soal keselamatan. Kami hanya dianggap angka produksi.”
Ironisnya, di tengah kerasnya kerja dan kecilnya upah, para sopir tetap memilih bertahan — bukan karena nyaman, melainkan karena tak punya pilihan lain. “Kalau keluar, kami mau makan apa? Ini satu-satunya pekerjaan,” katanya, menahan napas panjang.
Keluhan seperti yang diungkapkan IP membuka potret buram dunia kerja di daerah — di mana tenaga kasar sering kali diabaikan haknya, dan pengawasan terhadap perusahaan lemah. Jika terbukti benar, PT BAM berpotensi melanggar aturan ketenagakerjaan, terutama soal pemenuhan UMP dan standar keselamatan kerja.
“Ini bukan cuma soal uang,” ujar IP sebelum mengakhiri percakapan. “Ini soal rasa kemanusiaan. Kami juga ingin dihargai.”
Dikonfirmasi terpisah, pihak PT BAM melalui Risky Wahyudi menyampaikan bahwa perusahaan masih akan melakukan koordinasi internal. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen.
Sementara itu, informasi terakhir menyebutkan seluruh sopir perusahaan memilih untuk menghentikan aktivitas sementara — parkir kendaraan tanpa kepastian, menunggu keputusan pimpinan. Di tengah diamnya mesin-mesin truk itu, suara hati para sopir kini bergema lebih keras: mereka ingin hidup yang layak, bukan sekadar bertahan. (***)
