Gorontalo – Polda Gorontalo kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kolaborasi lintas sektor melalui pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 yang digelar di Aula Titinepo, Rabu (18/02/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo, Widodo, sebagai forum konsolidasi arah kebijakan keamanan daerah di tahun mendatang.
Rapim tahun ini menjadi ruang strategis mempertemukan unsur kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan instansi teknis dalam satu visi: memastikan keamanan tetap terjaga demi kelancaran pembangunan. Hadir dalam forum tersebut Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Wakapolda Gorontalo Simson Zet Ringu, Irwasda, para Pejabat Utama Polda, perwakilan Danrem 133/Nani Wartabone, Bappeda Provinsi Gorontalo, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Sinergi sebagai Pilar Utama
Mengangkat tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”, Rapim menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan keamanan dengan program prioritas pemerintah daerah.
Kapolda Gorontalo menegaskan bahwa tantangan keamanan ke depan semakin kompleks, dipengaruhi dinamika global, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya tuntutan transparansi publik. Oleh karena itu, penguatan sinergitas antarinstansi menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas kamtibmas.
Pendekatan kolaboratif ini mencakup:
Integrasi perencanaan keamanan dengan agenda pembangunan daerah.
Dukungan terhadap program strategis di bidang sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Penanganan kejahatan prioritas secara terukur dan profesional.
Penguatan pengawasan internal guna menjaga integritas dan akuntabilitas personel.
Membangun Kepercayaan Publik
Rapim 2026 tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Transformasi menuju Polri yang Presisi diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, respons cepat terhadap dinamika lapangan, serta komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.
Kehadiran unsur Forkopimda dan instansi teknis menunjukkan bahwa stabilitas keamanan bukan semata tanggung jawab kepolisian, melainkan hasil kerja bersama. Sinergi inilah yang diharapkan mampu menjaga Provinsi Gorontalo tetap kondusif, sehingga program pembangunan berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Jika ingin, saya bisa buatkan lagi versi yang lebih fokus pada peran Gubernur dan kolaborasi Pemprov–Polda, atau versi yang lebih menonjolkan sisi transformasi internal Polri. ***
