Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah tegas dengan mempercepat pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada 2024 menjadi 4-5 Februari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat kepastian hukum dan menghindari proses sengketa yang berlarut-larut. Percepatan ini jauh lebih awal dari jadwal semula yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, yakni 11-13 Februari 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki dasar kuat yang dapat berlanjut ke tahap pembuktian. Dengan percepatan ini, proses hukum tidak akan menjadi alat spekulasi politik yang merugikan banyak pihak,” tegas Suhartoyo dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/01/2025).
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menambahkan bahwa seluruh pihak yang bersengketa akan diundang menghadiri sidang pembacaan putusan. Jika perkara dinyatakan gugur dalam putusan dismissal, maka kepala daerah terpilih dapat segera menjalani pelantikan tanpa kendala hukum.
Sebaliknya, bagi perkara yang berlanjut, para pihak hanya diberikan kesempatan terbatas untuk menghadirkan saksi dan ahli. Sengketa di tingkat Gubernur dapat mengajukan maksimal enam saksi, sementara sengketa di tingkat Bupati/Wali Kota dibatasi empat saksi.
“Tidak ada ruang bagi bukti tambahan atau perpanjangan waktu setelah putusan dismissal. Setiap saksi dan ahli harus didaftarkan dengan identitas jelas serta pokok keterangan yang akan disampaikan, dan dokumen harus diserahkan sehari sebelum sidang pembuktian,” tegas Saldi.
Berdasarkan data MK, total 310 perkara sengketa Pilkada 2024 telah masuk, dengan rincian 23 sengketa Pemilihan Gubernur, 238 sengketa Pemilihan Bupati, dan 49 sengketa Pemilihan Wali Kota. MK juga mewajibkan setiap saksi ahli untuk melampirkan surat izin resmi dari institusi asalnya sebelum memberikan keterangan.
Dengan langkah ini, MK menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi manuver hukum yang tidak berdasar. Percepatan putusan dismissal diharapkan mampu menekan potensi konflik berkepanjangan, memastikan legitimasi kepala daerah terpilih, serta menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di berbagai daerah. (***)
