Newstizen.co.id Gorontalo Utara, 20 Juni 2025 — Pemerintahan baru Kabupaten Gorontalo Utara di bawah kepemimpinan Bupati Thariq Modanggu dan Wakil Bupati Nurjana H. Yusuf menandai langkah awal masa jabatannya dengan sebuah deklarasi moral dan administratif yang kuat: penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat se-Kabupaten Gorontalo Utara.
Diselenggarakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Molingkapoto, kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan simbol komitmen kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Tanda Tangan sebagai Tanggung Jawab Moral
Pakta integritas ini memuat sejumlah poin penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama, di antaranya:
Dukungan penuh terhadap realisasi program 100 hari kerja Bupati-Wakil Bupati.
Kesediaan untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang masih menjadi tanggungan masing-masing instansi.
Komitmen untuk menempati rumah dinas di kompleks blok plan sebagai simbol kehadiran aktif pemerintah di tengah masyarakat.
Bupati Thariq Modanggu dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan hanya formalitas, tapi sebuah kontrak moral yang menjadi tolok ukur akuntabilitas setiap pimpinan OPD.
“Pakta ini adalah pernyataan sikap. Kita ingin birokrasi yang tidak sekadar hadir di meja kantor, tetapi hadir dalam kesulitan dan kebutuhan masyarakat. Kita ingin pemimpin yang bertanggung jawab bukan hanya ke atasan, tapi juga ke rakyat,” tegas Thariq.
Komitmen yang Diapresiasi Publik
Langkah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salma Laiya, warga Gorontalo Utara, menyebutnya sebagai langkah maju yang jarang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah daerah.
“Saya melihat ada semangat baru. Komitmen menyelesaikan TGR itu langkah penting untuk bersih-bersih birokrasi. Dan soal rumah dinas, itu membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan para pemimpinnya,” ungkap Salma.
Ia juga berharap komitmen yang dituangkan dalam pakta benar-benar dijalankan dan bukan berhenti sebagai dokumen acara.
Etika Kepemimpinan dan Spirit Reformasi
Dalam konteks pemerintahan modern, Pakta Integritas bukanlah dokumen kosong. Ia merupakan wujud etika kepemimpinan, yang menuntut setiap pejabat publik untuk menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Wakil Bupati Nurjana H. Yusuf menambahkan bahwa ini adalah bagian dari membangun budaya kerja baru di lingkungan Pemkab Gorut. “Kami tidak ingin bekerja sendiri. Semua harus satu irama, satu langkah, satu komitmen. Dan hari ini kita menulis sejarah bersama,” ujarnya.
Pondasi Menuju Gorut yang Lebih Baik
Penandatanganan pakta ini diyakini menjadi fondasi awal yang kokoh dalam perjalanan pemerintahan Thariq–Nur ke depan. Komitmen bukan sekadar kata, tetapi diikat oleh integritas dan semangat kolaborasi lintas sektor demi mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pakta integritas bukan sekadar komitmen administratif, melainkan pernyataan sikap moral para pemimpin daerah. Jika dijalankan konsisten, langkah ini bisa menjadi model tata kelola yang berintegritas bagi daerah lain. Gorontalo Utara sedang membangun harapan — dan harapan itu dimulai dengan komitmen yang tertulis dan terpatri di hati. (Ca’Nang)
