Gorontalo —Di tengah ikhtiar memperkuat fondasi demokrasi yang bersih dan berintegritas, Korem 133/Nani Wartabone dan Bawaslu Provinsi Gorontalo beserta Bawaslu Gorontalo Utara membangun sinergi strategis yang jarang disorot: penguatan basis data pemilih melalui pemutakhiran status personel TNI di wilayah Gorontalo.
Dalam kunjungan audiensi yang berlangsung hangat di Ruang Transit Makorem 133/NW, Selasa (2/12/2025), Bawaslu menyampaikan agenda penting mereka—menghimpun dan memverifikasi data spesifik terkait status seluruh anggota TNI AD di jajaran Korem 133/NW. Tujuannya jelas: memastikan daftar pemilih di Gorontalo steril dari kesalahan administrasi, sekaligus menegakkan prinsip netralitas TNI secara konkret dan terukur.
Kasrem 133/NW Kolonel Inf Parsaoran Sirait yang mewakili Danrem Brigjen TNI Hardo Sihotang, menyatakan bahwa keterbukaan data adalah bentuk kontribusi langsung TNI dalam menjaga kualitas pemilu.
“Pemilu yang kredibel dimulai dari data pemilih yang akurat. Kami siap mendukung penuh langkah Bawaslu, termasuk menyajikan data personel kami secara transparan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan,” tegasnya.
Menurutnya, akurasi data bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan benteng utama dalam menegakkan netralitas TNI sekaligus mencegah kesalahan administratif yang kerap menjadi sumber sengketa.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Ismail, menegaskan bahwa pekerjaan ini merupakan misi jangka panjang Bawaslu yang tidak bisa hanya mengandalkan tahapan pemilu reguler.
“Pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus. Dukungan Korem sangat krusial agar hanya purnawirawan yang masuk dalam daftar pemilih, sementara prajurit aktif tetap berada di luar daftar, sebagaimana mandat undang-undang,” ujarnya.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi langkah komitmen bersama untuk menjaga ruang demokrasi tetap bersih. Sinergi Korem–Bawaslu tersebut menciptakan gerbang data pemilih yang lebih terverifikasi, sekaligus memastikan bahwa setiap suara yang terdaftar adalah suara yang sah.
Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, kolaborasi seperti ini menjadi penegasan bahwa integritas pemilu tidak hanya dibangun di TPS, tetapi dimulai jauh sebelumnya—di meja koordinasi, di balik data yang diverifikasi, dan di tangan para pemegang kewenangan yang memahami betul arti sebuah demokrasi yang bermartabat. ###
