GORONTALO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan negara bisa hadir dan bekerja langsung untuk rakyat kecil. Program ini bukan sekadar pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi denyut ekonomi baru yang menghidupkan petani, nelayan, dan pedagang lokal di berbagai pelosok negeri.
Ungkapan almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, “Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu, ya Prabowo,” seolah menemukan pembenaran di tengah keberhasilan MBG yang terus menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kini, anak-anak di pedalaman yang dulu hanya mengenal nasi garam sebelum berangkat sekolah, mulai bisa mencicipi lauk bergizi. Beberapa bahkan membungkus sebagian makanan untuk dibawa pulang kepada keluarga, sebagai wujud rasa syukur sederhana.
Data terbaru per 15 Oktober 2025 mencatat sebanyak 35,4 juta anak telah merasakan manfaat program MBG. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah memperluas jangkauan layanan sosial yang selama ini sulit menembus daerah-daerah terpencil.
Namun, capaian besar ini tidak luput dari tantangan. Laporan mengenai 11 ribu anak yang mengalami gejala keracunan menjadi catatan penting. Pemerintah diharapkan segera memperketat pengawasan terhadap standar dapur MBG dan memperkuat peran Satuan Petugas Pengawasan Gizi (SPPG) agar insiden serupa tidak terulang.
Kasus di Gorontalo sempat menjadi sorotan publik, ketika menu MBG hanya menyajikan ikan teri. Setelah viral di media sosial, pemerintah daerah langsung turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu dan penyedia bahan pangan. Hasilnya, menu diperbaiki dan kualitas gizi ditingkatkan.
Meski demikian, di balik isu-isu itu, muncul pula dugaan adanya “gerakan bayangan” dari kelompok yang ingin menggagalkan MBG. Motifnya disebut beririsan dengan kepentingan ekonomi lama yang selama ini menikmati proyek infrastruktur besar-besaran.
Beberapa analis menduga, keracunan yang terkesan masif bisa saja dimanfaatkan untuk menekan pemerintah agar mengalihkan kembali anggaran MBG ke proyek infrastruktur, yang nilainya jauh lebih menguntungkan kontraktor elit.
Padahal, jika dilihat dari sisi ekonomi rakyat, MBG menciptakan sirkulasi uang yang langsung menyentuh lapisan bawah. Misalnya, satu dapur MBG dengan kebutuhan operasional sekitar Rp100 juta per bulan, dana tersebut langsung diputar ke gaji karyawan, pembelian beras dari petani, sayur dan cabai dari pedagang pasar, serta ikan dari nelayan.
“Kalau proyek infrastruktur senilai puluhan miliar hanya dinikmati segelintir orang, maka MBG memutar uang negara di dapur-dapur rakyat kecil,” ujar salah satu pemerhati ekonomi kerakyatan di Gorontalo.
Karena itu, suara publik seharusnya bukan menyerukan penghentian program, melainkan menuntut evaluasi dapur MBG yang bermasalah serta memperkuat pengawasan masyarakat agar tidak ada celah permainan oknum di lapangan.
Pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga tentang membangun kemandirian pangan, memberdayakan ekonomi rakyat, dan menegaskan kembali arah politik kesejahteraan yang sesungguhnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sandy Syafrudin Nina
Penulis lepas, yang melepaskan tulisan.
