DPRD Gorontalo Utara Jadi Garda Terdepan dalam Perjuangan Hak Sertifikasi Guru

DPRD Gorontalo Utara Jadi Garda Terdepan dalam Perjuangan Hak Sertifikasi Guru (Foto: Dok)

onetalk.co.id, Gorontalo Utara, 30 Desember 2024 – Perjuangan panjang untuk memastikan pencairan dana sertifikasi guru di Gorontalo Utara akhirnya membuahkan hasil. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gorontalo Utara, Dr. Irwan Abudi Usman, M.Pd, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Gorut, khususnya Ketua DPRD dan Ketua Komisi III, yang berperan sentral dalam memperjuangkan hak-hak para pendidik.

“Alhamdulillah, pencairan dana sertifikasi untuk 845 guru ini tidak lepas dari peran besar DPRD Gorut. Mereka telah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap dunia pendidikan,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, SP2D untuk dana sertifikasi telah diterbitkan, dan Standing Instruction (SI) telah diserahkan ke Bank Sulut Cabang Kwandang untuk verifikasi data penerima. Ia memastikan bahwa sebelum 1 Januari 2025, dana akan masuk ke rekening masing-masing guru.

“Proses ini tidak mudah, terutama dengan jumlah penerima yang besar. Namun, berkat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat, kita berhasil mencapai tahap akhir ini,” jelasnya.

Ketua PGRI Gorut juga menyoroti langkah aktif DPRD dalam mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi terkait sertifikasi. “DPRD benar-benar menjadi jembatan antara kebutuhan guru dan kebijakan pemerintah. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan mereka sangat penting dalam mendukung dunia pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Irwan memberikan apresiasi kepada masyarakat, termasuk aktivis dan media, yang turut memberikan tekanan moral agar hak-hak guru segera terealisasi.

“Semangat kolektif ini adalah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap pendidikan melibatkan banyak pihak. Namun, DPRD Gorut telah membuktikan bahwa mereka berdiri di garis depan untuk membela hak guru,” imbuhnya.

Irwan berharap momentum ini menjadi awal yang baik untuk tahun 2025, terutama dalam menyelesaikan isu pengangkatan ASN PPPK.

“Kami optimis dengan dukungan DPRD dan elemen masyarakat lainnya, tantangan ini juga bisa diselesaikan. PGRI Gorut akan terus mengawal isu-isu pendidikan agar tetap menjadi prioritas,” tutupnya. (BYP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *