Onetalk,id Opini- Kemunculan baliho di ruas jalan, lapangan hingga area tempat peristirahatan terakhir atau kuburan semakin marak. Bukan hanya para politisi yang akan berebut kursi parlemen, tetapi juga kepala daerah yang mulai purna tugas ataupun penjabat kepala daerah ikut meramaikan baliho.
Tidak terkecuali berita media online yang berisi spekulasi kantong suara basis para politisi sampai jumlah perolehan kursi turut menghiasi wajah berita.
Banyak perempatan jalan, dan tempat lain yang strategis, disesaki baliho politisi yang berebut tempat. Mulai dengan baliho kampanye populis hingga spanduk melankolis.
Kemunculannya makin menyesakkan ruang publik. Bukan hanya merusak keindahan tempat sekitar, tetapi juga menutup “garis langit” sehingga menambah kesan bekeng ba rumpu deng bekeng rusak pemandangan.
Funco Tanipu, sosilog Universitas Negeri Gorontalo pada artikel facebooknya (2020) mengutip Yasaf Amir Piliang, 2008; bahwa politik dianggap sebagai arena untuk kegiatan yang bersifat transaksional.
Menggunakan model-model strategi dan psikologi massa budaya populer dalam rangka mencari popularitas, memobilisir massa, memenangkan pemilihan, mendapatkan pengikut, meningkatkan rating atau mencari keuntungan.
Kehadiran baliho yang diperebutkan para politisi seakan menjadi keharusan bagi mereka yang punya hasrat bertarung dalam arena jabatan publik.
Bahkan, mereka yang sudah jadi pejabat publik pun semakin bersemangat muncul di baliho, padahal mereka tidak kekurangan media untuk memperlihatkan diri kepada rakyatnya.
Meminjam kembali argumen Funco Tanipu bahwa tak heran kita dapati iklan politik di ruas jalan kita yang tak ubahnya Balihopolitan (Kota Baliho). Dimana politik semata-mata ditujukan untuk merayakan hasrat yang tak terbatas (desire/napsu).
Sering tidaknya seseorang muncul di baliho akan memengaruhi popularitasnya, tetapi tidak ada jaminan mereka yang populer akan terpilih.
Mengapa? Berbagai riset dan kajian komunikasi politik menegaskan popularitas tidak identik dengan elektabilitas, meski yang pertama menjadi salah satu syarat bagi yang kedua. Fakta ini mengandung implikasi berikut.
Pertama, popularitas tidak menunjukkan preferensi apa pun. Artinya, orang yang populer tidak selalu disenangi dan terterima. Dalam cerita, Betty Lapeya sangat populer.
Kisah telenovela pun tokoh antagonis tidak kalah populer. Sulit menemukan penggemar yang mengidolakan tokoh yang populer karena tindakannya yang tak lazim dan menyimpang. Jadi populer saja tidak cukup.
Kedua, publik bisa saja memahami baliho dari sisi yang tidak dikehendaki pemasangannya. Ketika publik melihat baliho politisi tengah tersenyum berderet di tepian jalan yang rusak dan publik terjebak dalam kemacetan banjir yang parah akibat laju kendaraan terhambat, apakah publik merasa bangga menjadi rakyatnya?
Dan tergugah untuk mengusungnya kembali? Alih-alih menggugah dan memotivasi, banyak baliho, pamflet, dan spanduk hanya mempertontonkan gairah berkuasa pemasangnya yang menyala-nyala.
Ketiga, kemunculan di baliho tak ubahnya tampilan seseorang dalam iklan. Meski telah dipertimbangkan segmentasinya, baliho tidak efektif menyasar alamat dan sasaran yang pasti. Kemunculannya tidak secara spesifik merayu orang atau keluarga tertentu.
Berbeda dengan aktivitas bertemu dengan konstituen, baik langsung maupun lewat jaringan sukarelawan yang terlatih, teruji dan berkomitmen.
Kedua hal ini sering dimanfaatkan secara apik oleh segelintir politisi pendatang baru saat berada pada arena kampanye. Meski tidak banyak memasang baliho.
Tidak seperti ketua parpol atapun politisi eksekutif ataupun legislatif incumbent. Dukungan terhadap politisi pendatang baru biasanya terbina melalui kampanye “jaring laba-laba”. Misalnya blusukan, long march by name by address, tentu juga sokongan tim kreatif yang piawai membuat politisi baru terasa dekat dan terterima.
Mitigasi Baliho
Para politisi harus jeli melihat peluang lain untuk “bertaaruf” (berkenalan) selain hadir menawan di baliho. Dampaknya elektoralnya meragukan, tetapi kesan bernafsu dan membosankan sudah pasti. Olehnya itu, menghindarinya sangat arif.
Melihat daya persuasif terpaan baliho, apapun media dan modusnya bertumpu pada daya gugah pengalaman sang politisi sebelum terjun pada jabatan yang diinginkannya.
Pengalaman keterlibatan dalam menangani urusan publik menjadi stok bekal politik dalam menentukan karier politik seseorang.
Dengan begitu, alih-alih meniru gaya beriklan atau gaya berpose di baliho, akan lebih berguna bila seseorang “menjual” pengalaman dan “heroismenya” dalam berjuang membela kepentingan publik. Prinsip ini menegaskan kekuatan kampanye menyembul dari dalam (inside-out), bukan semata-mata citra yang disuntik dari luar.
Beragam citra dari luar, akan terpental menjadi pemandangan yang menggelikan bila tidak menemukan rujukannya dalam keseharian sang politisi. Seperti filosofi “mercusuar”; yang terang diluar, namun gelap dari dalam.
Terpajang di baliho atau tidak, politisi senantiasa menjadi perhatian publik. Kemana pun mereka pergi dan apapun yang mereka lakukan, akan diikuti mata publik dan kamera.
Melakukan kegiatan yang bermakna bagi publik akan memiliki daya letup yang hebat dan akan tercatat sebagai tabungan elektoral yang menguntungkan ketimbang rame di baliho, mar sunyi pa masyarakat.
Meski panggung demokrasi 2024 semakin atraktif dan eksibisionis, publik tetap menghendaki kemunculan pemimpin yang memiliki kemampuan, rendah hati, dan tidak bernafsu memburu kekuasaan.
Para politisi seyogyanya mulailah untuk berhitung ketika wajahnya akan terpajang di baliho. Sebab bisa jadi hanya akan menjadi media yang memamerkan nafsu berkuasa, namun tidak memberi tahu mengapa publik harus percaya dan mencoblos dirinya di TPS nanti.
Penulis; Zulkarnain Musada
(Dosen Ilmu Perikanan, Universitas Dumoga Kotamobagu)
